SHARE

Catatan kritis Adian Husaini pantas direnungkan. Terlebih dalam kaitan dengan momentum peringatan Dekrit Presiden yang ke-58 pada tanggal 5 Juli 2017. Telah dinyatakan oleh salah seorang Cendekiawan Muslim dari Universitas Ibnu Khaldun tersebut (Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat, 2001) bahwa meskipun sudah menyatakan kemerdekaannya sejak tahun 1945 hingga kini Indonesia masih terus berada dipersimpangan jalan, apakah melanjutkan warisan kolonial atau melanjutkan warisan Islam.

Masih menurut salah seorang murid dari M. Naquib Al-Attas tersebut bahwa kenyataannya, dominasi kaum sekular dalam kehidupan politik di Indonesia telah menempatkan Indonesia menjadi satelit dan “budak” kaum kolonial. Mengapa bangsa ini tidak mau belajar dari sejarah dan masih terus-menerus melestarikan cengkeraman kaum kolonial Kristen?

Mengenai peristiwa terbitnya dekrit tersebut bisa diikuti dalam pernyataan Ahmad Mansur Suryanegara. Menurut Sejarawan Muslim dari Unpad tersebut (Api Sejarah, 2010) bahwa pada 5 Juli 1959, dari Istana Merdeka ditetapkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945. Dinyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian dengan konstitusi tersebut.

Mencermati isi dekrit tersebut sekalipun tujuh kata dari Piagam Jakarta dihilangkan, tetapi ia menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi. Menurut Rifyal Ka’bah (Politik dan Hukum dalam Al-Qur’an, 2005) bahwa jiwa Piagam Jakarta inilah yang telah melahirkan berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan Islam dalam negara Republik Indonesia sampai sekarang.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setelah tahun 1959 merujuk atau menjadikan Piagam Jakarta sebagai konsideran. Menurut Adian Husaini (Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusi Umat Islam, 2010) diantaranya adalah penjelasan atas Penpres 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juga dalam Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Dengan demikian dekrit tersebut sebagaimana komentar Prawoto –Ketua Umum Partai Islam Masyumi– menjadi landasan bersama bagi semua aliran dan golongan warga negara Indonesia, yang harus ditegakkan bersama-sama dengan saling menghormati identitas masing-masing (Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, 1997).

Sehingga tuduhan kepada umat Islam yang berjuang bagi berlakunya Syariat Islam sebagai fihak yang intoleran dan tidak berbineka tunggal ika tidak lagi menghiasi wacana publik. Allohu Al-Musta’an.

Penulis : Bambang Purwanto

SHARE
Previous articleSaatnya Dakwah Ekonomi Dilaksanakan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here